Taman TPS Simpang Lima: Kontravisual antara Diorama Indah dan Sampah

Admin
Taman TPS Simpang Lima: Kontravisual antara Diorama Indah dan Sampah



Linkkoe - Sumenep: Kamis kemarin saya iseng berselancar di intenet, dan setelah beberapa lama, saya menemukan berita yang terbit di laman website rri.co.id dengan tajuk: TPS di Simpang Lima Sumenep Disulap Jadi Taman (03 Oktober 2023), dan inilah alasan kenapa saya menulis prosa non fiksi ini.

Di dalam berita itu tertulis: TPS disimpang lima saat ini disulap menjadi Taman Kampong Arab. Proses pembangunannya baru mencapai 50% dari desain awal. Wow! Cepat amat! Begitu decak kagum saya, sebagai tanda penghormatan atas kesigapan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam soal penyelesaian pembangunan Taman ini. Padahal, serasa baru kemarin saya mendengar kabar kalau TPS Simpang Lima Sumenep mau dibuat jadi taman, dan sekarang sudah hampir selesai. 

Di dalam berita itu juga tertulis: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Arif Susanto menceritakan, keberadaan TPS yang dekat dengan pemukiman warga, seakan kurang indah dan lestari. Sehingga TPS nya di pindah ke lokasi yang jauh dari pemukiman. Ah, ini ngawur, batin saya. Saya tidak kenal siapa Arif Susanto, tetapi yang jelas, ngawur. Kenapa saya bilang begitu? Karena TPS simpang lima itu sudah lama ada dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep juga, dan tentu menggunakan uang negara! Bukan uang pribadi Arif Susanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep). Dengan berkata seperti itu, dia sama saja menuding kalau Pemimpin Sumenep sebelumnya kurang tahu soal indah dan lestari. Nalar yang pendek (istilah kerennya: tidak kreatif dan tidak inovatif), akan cepat mengambil kesimpulan dan tidak mau capek berpikir, apalagi berbuat. Seandainya dia kreatif, maka TPS itu akan disulap menjadi taman dan sekaligus TPS yang mendunkung Ruang Terbuka Hijau (RTH), misalnya halte sampah—ah, saya yakin dia tidak tahu soal ini—seperti gambar di bawah ini.


Tempat Pembuangan Sampah Sementara



Lanjut. Setelah membaca berita itu, karena gambar yang menjadi pendukung berita kurang jelas, keesokan harinya, sekira pukul 6 lebih sedikit, saya pun didesak rasa penasaran untuk melihat langsung ke lokasi. Saya bangkit dari kemalasan berbuat dan berpikir. Dengan menunggangi sepeda motor Honda Grand saya berjalan-jalan, dan beberapa menit kemudian saya sampai di lokasi. Ternyata benar. TPS Simpang Lima Pajagalan sudah jadi taman, taman yang indah! Saya turun dari kendaraan, dan duduk di sekitar taman. Sambil menghadap ke arah matahari yang sudah sepenggalah tingginya, saya hidu udara dalam-dalam. Terasa segar sekali. Saya merasakan ketenangan sudut simpang lima pajagalan sambil menikmati orang lalu-lalang. Tetapi, tak lama dari itu, ketenangan saya dikejutkan dengan suara orang berteriak, yang mengatakan: Hei, jangan buang sampah di situ! Saya pun segera menolehkan kepala. Mata saya dikejutkan dengan sebuah adegan: seorang laki-laki tua yang ketakutan, belari ke arah barat dan tenggelam di utara. Saya juga melihat petugas sampah yang kembali khusyuk menyapu. Saya juga melihat tumpukan sampah di trotoar, pas di belakang taman. Nah, ini sungguh pemandangan yang kontravisual: diorama indah dan sampah, begitu batin saya, dan pertanyaan yang muncul dalam kepala saya: kenapa ini dibiarkan? Kenapa? Saya tidak mau berspekulasi dalam pikiran saya sendiri. Jadi saya dekati petugas sampah itu, saya beri sebatang rokok, dan saya tanyai dia.

“Kenapa Bapak berteriak?”

“Saya menghalagi warga yang membuang sampah di sekitar taman itu.”

“Kenapa masih ada warga yang membuat di situ.”

“Mungkin karena tempat pengganti pembuangan sampah sementara ini terlalu jauh.”

“Lho, bukannya pemerintah bisa menugaskan petugas sampah untuk mengangkuti sampah-sampah warga?”

“Itu saya tidak tahu. Itu urusan atasan. Jadi jangan tanya saya.”

“Memangnya tempat penggantinya di mana?”

“Dekat bandara.”

“Lho, kenapa di Bandara? Bukannya itu menggangu orang-orang yang ingin ke Bandara?”

“Itu saya tidak tahu. Itu urusan atasan. Jadi jangan tanya saya.”

“Apakah di sana sudah dibangun TPS penggantinya?”

“Sudah dibilang jangan tanya saya. Tanya atasan saya.”

Karena saya tidak mau terlalu lama menggangu pekerjaan Bapak itu, dan sepertinya Bapak itu sudah mulai kesal, maka saya sudahi percakapan kami.

Matahari sudah terlalu terik, maka saya putuskan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya mendekam lagi di kamar. Saya berselancar lagi di internet dan mencari artikel yang ada hubungannya dengan TPS Simpang Lima, dan saya menemukannya. Artikel ini dimuat dalam laman situs https://sumenepkab.go.id (situs Pemerintah Kabupaten Sumenep), 04/10/2023, dengan tajuk: Dinas PUTR Sumenep Siap Bangun TPS di Beberapa Lokasi. Dalam artikel itu tertulis begini:

Sehubungan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota, ditolak warga. Sehingga, pembangunannya ditempatkan di Desa Pabian tepatnya berdekatan dengan batas sebelah barat Bandar Udara Trunojoyo.

Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, mengungkapkan, jika pembangunan TPS di tempat yang sebelumnya merupakan area Rumah Potong Hewan (RPH) ditolak warga, atas saran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membangun TPS di tempat yang jauh dari pemukiman.

"Pembangunan TPS di sebelah timur SMA PGRI Sumenep ini akan dibangun melalui dana Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) dalam waktu dekat," ujar Dedi, Selasa (03/10/2023).

Dari artikel itu, saya mulai sedikit mengerti, bahwa pemindahan lokasi TPS Simpang Pajagalan Sumenep ke sebelah barat Bandar Udara Trunojoyo, karena upaya persuasif Pemerintah Kabupaten Sumenep di tolak warga sekitar RPH (Rumah Potong Hewan) yang jaraknya tidak terlalu jauh dari TPS Simpang Lima. Dan lebih aneh lagi, bahwa dana pembangunan TPS pengganti tersebut akan didanai dari Anggatan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). Ini benar-benar ironi! Dalam urusan ini, saya bertanya-tanya: Apa sebenarnya yang ada dalam kepala OPD di Kabupaten Sumenep? Taman sudah hampir selesai, tetapi lokasi penggantinya masih akan dibangun dan itu pun harus menunggu anggaran dari PAK. Ini sungguh menciderai nama besar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Beliau sudah semangat menata kota, tetapi kepala OPDnya tak mau mengimbangi.

Jadi, sebelum menutup prosa non fiksi ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera mencarikan solusi terkait dengan pengelolan sampah di Sumenep. Kalau TPS Simpang Lima dianggap tidak indah dan asri, seharusnya TPS yang ada di dekat pasar dan makam di Pamolokan juga demikian adanya. Saya yakin Bupati Sumenep mampu memberikan solusi yang terbaik, seperti mengoptimalkan para petugas sampah dan armadanya. Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2012 sudah jelas diatur. Pasal 7, poin a dan b, menyebutkan:

Setiap orang berhak :
  • mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
  • berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; 


Baiklah, sebelum benar-benar menutup prosa non fiksi ini, saya ingin menyertakan beberapa hal, sebagai berikut: 

  • Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan atas hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak ini berarti mengingkari martabat kemanusiaan, yang berarti harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Selain menjamin kemerdekaan berekspresi, Negara juga menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak individu atas kehormatan atau reputasi (right to honour or reputation) setiap warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak atas kehormatan atau reputasi tersebut adalah dengan mencantumkannya ke dalam hukum pidana nasional, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap setiap serangan atau perbuatan yang merampas atau merusak integritas setiap orang, mulai dari perbuatan pencemaran nama baik (defamation), penghinaan (insult), hingga kepada fitnah dan menista (libel). 

Baiklah, salam akal sehat, dan jangan baper ya. 
To Top
close