DPRD Sumenep Kembali Menunjukkan Hasil Kerjanya: Rapat Paripurna Persetujuan Bersama atas Raperda RTRW 2023-2043 Digelar

Admin
DPRD Sumenep Kembali Menunjukkan Hasil Kerjanya: Rapat Paripurna Persetujuan Bersama atas Raperda RTRW 2023-2043 Digelar


News: linkkoe.my.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyelenggarakan rapat Paripurna Persetujuan bersama Bupati Sumenep terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep periode 2023–2043 yang sudah rampung dibahas oleh Pansus IV. Rapat ini digelar di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Sumenep pada Rabu (08/11/2023).

Hj Melly Sufianti, Anggota DPRD Sumenep, yang menjadi juru bicara Pansus IV, menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus IV terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumenep. Dalam penyampaiannya, Hj Melly menekankan pentingnya RTRW sebagai instrumen dalam pengaturan penggunaan lahan, khususnya terkait potensi dan tatarestik wilayah.

Pengembangan infrastruktur pelestarian lingkungan dan pengendalian pertumbuhan kota menjadi fokus, di samping mengatasi inkonsistensi kebijakan Pemerintah dalam menjaga lingkungan di tingkat internasional dan nasional," ungkap Hj Melly dalam laporannya.

Lebih lanjut, Melly menyampaikan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang nasional menjadi dasar perencanaan. Namun, tantangan dalam pembangunan muncul karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan.

Pembahasan Pansus IV menunjukkan bahwa RTRW Kabupaten Sumenep diharapkan tidak hanya berfungsi untuk menjaga lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan keberlanjutan penggunaan lahan. Terdapat revisi dan penyempurnaan pada peraturan daerah tersebut, dengan penekanan bahwa RTRW hadir untuk menjaga dan menata ruang wilayah sesuai dengan kondisi sosial dan alam.

Hj Dewi Khalifa, Wakil Bupati Sumenep, menyoroti pentingnya rancangan peraturan daerah yang ditandatangani bersama sebagai landasan untuk menertibkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan aktivitas tambang. Dewi berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak provinsi guna memberikan layanan kepada masyarakat dan menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas terhadap praktik tambang swasta yang berpotensi merusak lingkungan.(lk)

To Top
close